Pemerintah memandang pembenahan kelembagaan dan peningkatan efisiensi menjadi bagian penting dari strategi untuk membangun birokrasi yang responsif, memperkuat daya saing BUMN, dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah optimistis agenda transformasi nasional dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Danantara Percepat Konsolidasi BUMN Menuju 350 Entitas pada 2027
Pemerintah melalui Danantara menargetkan proses konsolidasi sehingga jumlah entitas BUMN dapat disederhanakan menjadi sekitar 350 perusahaan pada 2027.
Transformasi tersebut diharapkan menciptakan struktur perusahaan negara yang lebih ramping, profesional, dan efisien. Dengan pengelolaan yang semakin terintegrasi, BUMN diproyeksikan mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing global, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah Laporkan Penyelesaian 108 Persoalan Strategis
Dalam Sidang Kabinet Paripurna, pemerintah menyampaikan bahwa 108 persoalan strategis berhasil diselesaikan dalam kurun waktu sekitar 18 bulan.
Capaian tersebut dinilai sebagai hasil dari penguatan koordinasi antar kementerian, lembaga, dan berbagai institusi pemerintah. Penyelesaian berbagai hambatan tersebut diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan program prioritas serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
Prabowo Minta Seluruh Jajaran Kabinet Mempercepat Penyelesaian Persoalan Ekonomi
Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran kabinet untuk terus meningkatkan kecepatan dalam menyelesaikan berbagai tantangan ekonomi nasional.
Pemerintah mendorong percepatan investasi, penyederhanaan regulasi, peningkatan produktivitas sektor strategis, serta penguatan sinergi lintas kementerian agar kebijakan yang dijalankan mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.
Penguatan Pengawasan Anggaran Jadi Bagian Reformasi Tata Kelola
Dalam arahannya, Presiden Prabowo juga menyoroti perlunya memperkuat sistem pengawasan guna menekan potensi kebocoran anggaran negara.
Pemerintah berkomitmen meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara sehingga setiap alokasi anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal. Penguatan tata kelola fiskal diharapkan mampu mendukung pembiayaan program prioritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara.
Sidang Kabinet Paripurna menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat reformasi birokrasi, transformasi BUMN, dan penguatan tata kelola pemerintahan. Dengan konsolidasi yang semakin baik, penyelesaian berbagai persoalan strategis, serta pengelolaan anggaran yang lebih efektif, pemerintah optimistis fondasi ekonomi Indonesia akan semakin kuat dalam menghadapi tantangan global dan mendukung pembangunan jangka panjang.
