Tuntutan tersebut tentu perlu dihormati sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik dan mendesak pemerintah agar bekerja lebih tegas dalam menghadapi persoalan korupsi.
Namun, satu hal juga perlu ditempatkan secara proporsional. Aksi demonstrasi tidak dengan sendirinya menggambarkan keseluruhan suara masyarakat Indonesia.
Untuk membaca persepsi publik secara lebih luas, data survei perlu ikut diperhatikan.
Survei Data Survei Indonesia (DSI) periode 22 Juli–1 Agustus 2026 terhadap 1.200 responden di 38 provinsi menunjukkan bahwa 62,4 persen publik menilai pemerintah serius dalam memberantas korupsi.
Angka ini memberikan perspektif berbeda di tengah narasi bahwa pemerintah dianggap tidak serius dalam persoalan korupsi.
Demo Pati Adalah Kritik, Bukan Bukti Pemerintah Kehilangan Kepercayaan
Demonstrasi merupakan salah satu mekanisme masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Karena itu, aksi AMPB tidak seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang harus ditolak hanya karena membawa kritik terhadap pemerintah.
Justru, tuntutan mengenai pemberantasan korupsi menunjukkan bahwa isu tersebut memiliki perhatian besar di tengah masyarakat.
Tetapi dari sisi lain, tidak tepat pula jika sebuah aksi kemudian digunakan sebagai satu-satunya bukti bahwa seluruh masyarakat telah kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.
Data DSI menunjukkan gambaran yang lebih kompleks.
Masyarakat tetap kritis, tetapi pada saat yang sama mayoritas responden masih memberikan penilaian positif terhadap pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto.
Tuntutan AMPB Memiliki Kesamaan dengan Komitmen Prabowo
Menariknya, dua tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut justru memiliki titik temu dengan agenda pemberantasan korupsi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Pada Selasa (25/8), saat peluncuran proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya 100 GWp di Jembrana, Bali, Prabowo kembali menegaskan bahwa penyelewengan harus diperangi sampai ke akar-akarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi juga menjadi bagian dari agenda pemerintah.
Dengan demikian, perdebatan seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang pro atau kontra terhadap pemberantasan korupsi.
Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah memastikan komitmen tersebut benar-benar menghasilkan perubahan.
62,4 Persen Publik Menilai Pemerintah Serius
Hasil survei DSI memberikan angka yang cukup jelas.
Sebanyak 62,4 persen responden menilai pemerintah serius memberantas korupsi.
Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas responden belum melihat pemerintah sebagai pihak yang mengabaikan persoalan korupsi.
Namun, terdapat pula 33,0 persen responden yang menilai pemberantasan korupsi belum serius.
Angka tersebut merupakan catatan penting.
Artinya, pemerintah memang masih memiliki kepercayaan publik, tetapi pada saat yang sama masih ada kelompok masyarakat yang membutuhkan bukti lebih kuat.
Kritik tersebut seharusnya tidak dihindari.
Justru, kritik dapat menjadi dorongan agar pemerintah memperbaiki kinerja.
60,7 Persen Masih Puas terhadap Kinerja Prabowo
Dalam survei yang sama, 60,7 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo.
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kepuasan terhadap pemerintahan dan kabinet secara umum yang berada di angka 55,5 persen.
Temuan ini menjadi penting dalam membaca situasi politik hari ini.
Aksi demonstrasi yang berlangsung tidak otomatis menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat telah menolak kinerja Prabowo.
Ada kritik yang disampaikan di jalan, tetapi ada pula mayoritas responden yang masih memberikan penilaian positif terhadap Presiden.
Keduanya dapat berlangsung bersamaan dalam sebuah demokrasi.
72,2 Persen Masih Percaya kepada Pemerintahan
Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan juga menunjukkan angka yang cukup kuat.
Survei DSI mencatat 72,2 persen responden masih percaya terhadap pemerintahan.
Sementara itu, 61,8 persen responden menilai pemerintah berpihak kepada rakyat kecil.
Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki modal kepercayaan yang besar.
Namun, modal tersebut tidak boleh dianggap sebagai dukungan tanpa syarat.
Kepercayaan publik justru harus menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membuktikan bahwa kebijakan yang dijalankan memang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Publik Masih Memiliki Keraguan terhadap Penegakan Korupsi
Membaca survei secara objektif berarti tidak hanya mengambil angka yang menguntungkan pemerintah.
Sebanyak 41,4 persen responden menilai penindakan korupsi selama ini masih menyasar lawan politik.
Sementara itu, 33,0 persen menilai pemberantasan korupsi belum serius.
Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah masih menghadapi persoalan kepercayaan pada aspek tertentu.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan proses pemberantasan korupsi dapat berlangsung secara konsisten dan tidak menimbulkan persepsi tebang pilih.
Semakin transparan proses penegakan hukum, semakin besar peluang kepercayaan publik untuk dipertahankan.
Penindakan Harus Berjalan Bersama Pencegahan
Temuan survei DSI mengenai kasus penetapan tersangka mantan pimpinan Badan Gizi Nasional juga patut diperhatikan.
Dari masyarakat yang mengikuti kasus tersebut, 59,2 persen memaknainya sebagai bukti lemahnya pengawasan program sejak awal.
Ini berarti masyarakat tidak hanya melihat persoalan dari sisi penindakan.
Publik juga mempertanyakan bagaimana penyimpangan dapat terjadi.
Pesannya cukup jelas: pemberantasan korupsi harus dimulai dari pencegahan.
Pengawasan harus diperkuat sebelum terjadi kerugian negara.
Sistem pengelolaan anggaran harus dibuat semakin transparan.
Dan setiap celah penyimpangan harus ditutup.
RUU Perampasan Aset Perlu Dijawab dengan Kebijakan
Tuntutan percepatan RUU Perampasan Aset menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan negara memiliki instrumen yang lebih kuat dalam memulihkan aset hasil tindak pidana.
Aspirasi tersebut harus mendapatkan perhatian.
Namun, proses pembentukan aturan tetap perlu memastikan kepastian hukum dan mekanisme yang transparan.
Tujuan akhirnya harus jelas, yaitu memperkuat kemampuan negara dalam mengambil kembali aset yang berasal dari tindak pidana dan mencegah hasil kejahatan menjadi keuntungan permanen bagi pelaku.
Hukuman Berat Bukan Satu-Satunya Solusi
Tuntutan hukuman mati bagi koruptor juga memperlihatkan kuatnya kemarahan masyarakat terhadap praktik korupsi.
Namun, pemberantasan korupsi membutuhkan lebih dari sekadar hukuman berat.
Jika sistem pengawasan masih memiliki kelemahan, ruang terjadinya korupsi tetap ada.
Karena itu, hukuman harus berjalan bersama dengan pencegahan.
Pengawasan anggaran, transparansi, tata kelola pemerintahan, serta mekanisme kontrol publik harus terus diperkuat.
Korupsi harus dicegah sebelum terjadi dan ditindak ketika terbukti terjadi.
Jangan Samakan Demonstrasi dengan Suara Seluruh Masyarakat
Ada kecenderungan dalam perdebatan politik untuk menjadikan sebuah aksi sebagai representasi tunggal dari seluruh masyarakat.
Padahal, data DSI menunjukkan situasi yang lebih beragam.
Sebanyak 60,7 persen responden masih puas terhadap kinerja Prabowo.
Sebanyak 72,2 persen masih percaya terhadap pemerintahan.
Sebanyak 62,4 persen menilai pemerintah serius memberantas korupsi.
Namun, terdapat pula 33,0 persen yang menilai pemberantasan korupsi belum serius.
Artinya, masyarakat tidak berada dalam satu suara.
Ada yang mendukung.
Ada yang mengkritik.
Ada yang percaya.
Ada yang masih ragu.
Itulah gambaran masyarakat demokratis.
Kontra Narasi yang Sehat Harus Menggunakan Data
Karena itu, kontra narasi terhadap isu yang berkembang dalam aksi hari ini sebaiknya tidak dilakukan dengan menyerang masyarakat yang melakukan demonstrasi.
Cara yang lebih dewasa adalah menghadirkan fakta.
Ketika muncul narasi bahwa pemerintah tidak serius memberantas korupsi, data DSI menunjukkan 62,4 persen responden justru menilai pemerintah serius.
Ketika muncul narasi bahwa Prabowo telah kehilangan kepercayaan publik, survei menunjukkan 60,7 persen responden masih puas terhadap kinerjanya.
Ketika muncul anggapan bahwa pemerintah sudah tidak dipercaya masyarakat, data menunjukkan 72,2 persen responden masih percaya terhadap pemerintahan.
Tetapi data tidak boleh digunakan untuk membungkam kritik.
Justru angka 33,0 persen yang masih menilai pemberantasan korupsi belum serius harus menjadi bahan evaluasi.
Pemerintah Tidak Perlu Takut terhadap Kritik
Pemerintah yang percaya diri tidak perlu takut terhadap kritik.
Demonstrasi dapat menjadi pengingat bahwa masyarakat terus mengawasi.
Tuntutan RUU Perampasan Aset dapat menjadi dorongan agar proses legislasi dan kebijakan antikorupsi terus diperkuat.
Tuntutan hukuman berat dapat menjadi cermin kemarahan publik terhadap korupsi.
Yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengubah kritik menjadi kebijakan.
Sebab pada akhirnya, keberhasilan pemerintah tidak ditentukan oleh seberapa banyak pemerintah memenangkan perdebatan dengan demonstran.
Keberhasilan ditentukan oleh seberapa jauh masalah yang dikritik masyarakat dapat diselesaikan.
Prabowo Memiliki Modal Kepercayaan, tetapi Harus Membuktikannya
Angka 60,7 persen kepuasan terhadap Prabowo dan 72,2 persen kepercayaan terhadap pemerintahan merupakan modal yang penting.
Tetapi modal tersebut tidak boleh dianggap sebagai cek kosong.
Publik memberikan kepercayaan agar pemerintah bekerja.
Karena itu, kepercayaan harus dijawab dengan kebijakan yang konkret.
Pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Pengawasan harus diperkuat.
Kebocoran anggaran harus ditutup.
Aset negara harus dilindungi.
Dan proses hukum harus berjalan secara konsisten.
Kritik Masyarakat Bisa Menjadi Energi Perbaikan
Jika dibaca dengan kepala dingin, demonstrasi dan hasil survei sebenarnya tidak harus dipertentangkan.
Aksi AMPB menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menginginkan pemberantasan korupsi yang lebih keras.
Survei DSI menunjukkan mayoritas responden masih melihat adanya keseriusan pemerintah.
Kedua fakta tersebut dapat berjalan bersamaan.
Masyarakat dapat mendukung pemerintah sekaligus mengkritiknya.
Masyarakat dapat percaya kepada Presiden sekaligus meminta pemerintah bekerja lebih keras.
Itulah demokrasi.
Jawaban Terbaik terhadap Demo adalah Kinerja
Pada akhirnya, pemerintah tidak perlu menjawab setiap tuntutan dengan perdebatan.
Jawaban paling kuat adalah tindakan.
Jika masyarakat menuntut RUU Perampasan Aset, berikan kepastian mengenai prosesnya.
Jika masyarakat menuntut hukuman lebih berat bagi koruptor, pastikan penegakan hukum berjalan konsisten sesuai ketentuan hukum.
Jika masyarakat mengkritik pengawasan, perbaiki sistem.
Jika masyarakat meragukan keseriusan pemerintah, tunjukkan hasil.
Dengan demikian, kritik tidak menjadi sumber konflik, tetapi menjadi energi untuk memperbaiki negara.
Prabowo Harus Menjaga Kepercayaan Publik
Data DSI menunjukkan bahwa Prabowo masih memiliki modal kepercayaan yang cukup besar.
Mayoritas publik masih puas terhadap kinerjanya.
Mayoritas masih percaya kepada pemerintahan.
Mayoritas juga menilai pemerintah serius memberantas korupsi.
Tetapi kepercayaan tersebut harus dipelihara.
Pemerintah perlu membuktikan bahwa pemberantasan korupsi bukan sekadar slogan, melainkan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola negara.
Aksi AMPB hari ini pada akhirnya dapat menjadi pengingat bahwa masyarakat ingin melihat negara lebih tegas terhadap korupsi.
Dan jawaban terhadap tuntutan tersebut tidak harus berupa pertengkaran.
Jawaban terbaik adalah kerja nyata.
Sebab ketika pemerintah mampu memperkuat pengawasan, menutup kebocoran, menindak korupsi secara konsisten, dan memastikan aset negara kembali untuk kepentingan publik, maka kepercayaan masyarakat akan memiliki dasar yang semakin kuat.
Demonstrasi adalah bagian dari demokrasi. Kritik adalah hak masyarakat. Dan data menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap Prabowo dan pemerintah masih ada. Tugas pemerintah sekarang adalah membuktikan bahwa kepercayaan tersebut memang layak dipertahankan.
