
Forum bertajuk “Bicara Merdeka: Reformasi Jilid II” yang digelar di Hans Kopi Veteran, Semarang, menghadirkan berbagai kalangan mulai dari mahasiswa, akademisi, aktivis, hingga budayawan. Kegiatan yang diselenggarakan RMOL Jateng tersebut menjadi ruang bertukar pikiran mengenai demokrasi, pembangunan nasional, kebijakan publik, serta tantangan yang dihadapi Indonesia di tengah perubahan global.
Hadir sebagai narasumber Wakil Ketua Umum Luar Negeri LMND Evantio Yudhistira, Presiden BEM Polines Kevin Kurnia Priambodo, akademisi dan Pengamat Politik Universitas Diponegoro Nur Hidayat Sardini, serta budayawan Beno Siang Pamungkas. Diskusi dipandu oleh moderator Edhi Prayitno Ige.
Reformasi Tidak Hanya Soal Protes, Tetapi Juga Solusi
Dalam forum tersebut, Evantio Yudhistira menilai bahwa semangat reformasi harus diterjemahkan secara lebih luas, tidak hanya dalam bentuk kritik terhadap keadaan, tetapi juga melalui upaya membangun solusi dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan lebih banyak ruang diskusi yang mampu mempertemukan berbagai kelompok masyarakat untuk membahas persoalan bangsa secara rasional dan objektif.
“Diskusi seperti ini memang dibutuhkan oleh bangsa kita saat ini. Diskusi yang ilmiah, penuh dialektika, menjadi kebutuhan bersama. Apa yang kita lakukan untuk bangsa saat ini membutuhkan persatuan nasional, dan salah satu bentuknya adalah ruang diskusi seperti ini,” ujar Evantio.
Ia menambahkan bahwa masyarakat perlu melihat perkembangan nasional secara utuh dan tidak hanya terpengaruh oleh arus informasi yang cenderung menonjolkan sisi negatif.
“Kita harus melihat situasi secara objektif, jangan sampai termakan algoritma atau emosi yang terus menampilkan keburukan. Kita harus melihat secara menyeluruh apa yang dilakukan negara saat ini,” katanya.
Pernyataan tersebut menggarisbawahi pentingnya membangun budaya kritik yang seimbang, yakni mampu mengidentifikasi kekurangan sekaligus mengapresiasi berbagai upaya perbaikan yang sedang dilakukan.
Mengawal Program Pemerintah Melalui Partisipasi Publik
Salah satu tema yang mengemuka dalam diskusi adalah pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal berbagai program pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah.
Evantio menilai bahwa perubahan yang diharapkan masyarakat tidak akan tercapai apabila hanya mengandalkan pemerintah atau kelompok tertentu. Dibutuhkan kolaborasi yang melibatkan mahasiswa, petani, nelayan, pelaku UMKM, akademisi, dan berbagai elemen masyarakat lainnya.
Menurutnya, pengawasan publik yang dilakukan secara konstruktif dapat membantu memastikan bahwa berbagai kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada rakyat.
“Momentum ini harus menjadi titik balik agar sumber daya bangsa bisa dinikmati untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Pandangan tersebut sejalan dengan berbagai agenda pembangunan yang saat ini dijalankan pemerintah, mulai dari penguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan ekonomi desa, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Akademisi Dorong Perbaikan Tata Kelola Program Strategis
Sementara itu, Nur Hidayat Sardini menyoroti pentingnya menjadikan ruang diskusi publik sebagai sarana evaluasi terhadap berbagai kebijakan nasional.
Menurutnya, demokrasi yang sehat membutuhkan masyarakat yang aktif memberikan masukan berbasis data dan kajian, bukan sekadar kritik yang bersifat reaktif.
“Di Semarang masih sangat sedikit forum yang secara serius membedah komitmen kita terhadap perbaikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ujarnya.
Dalam pembahasannya, Nur Hidayat juga menyinggung program Koperasi Merah Putih yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam memperkuat ekonomi masyarakat.
Ia menilai bahwa keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kualitas tata kelola, mulai dari penentuan sasaran penerima manfaat hingga mekanisme pelaksanaan di lapangan.
“Bukan soal mendukung atau menolak, tetapi bagaimana tata kelola program itu diperbaiki. Harus jelas siapa sasaran penerima manfaat, bagaimana rekrutmen operatornya, serta bagaimana distribusinya agar tepat sasaran,” jelasnya.
Menurutnya, pendekatan seperti itu akan membantu memastikan program-program strategis pemerintah dapat memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat.
Demokrasi Membutuhkan Ruang Dialog yang Sehat
Forum “Bicara Merdeka” juga menjadi refleksi bahwa demokrasi tidak hanya hidup melalui aksi massa atau perdebatan di media sosial. Demokrasi yang sehat membutuhkan ruang diskusi yang mampu mempertemukan berbagai pandangan dan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi bangsa.
Para peserta menilai bahwa dialog yang terbuka dapat membantu mengurangi polarisasi sekaligus memperkuat budaya musyawarah dalam menyelesaikan persoalan publik.
Di tengah berbagai tantangan global yang dihadapi Indonesia saat ini, mulai dari ketidakpastian ekonomi hingga persaingan geopolitik, persatuan dan kolaborasi dinilai menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.
Dari Ruang Diskusi Menuju Indonesia Maju
Forum “Bicara Merdeka: Reformasi Jilid II” menunjukkan bahwa mahasiswa tetap memiliki peran penting sebagai agen perubahan. Namun, perubahan yang diperjuangkan tidak hanya melalui kritik, melainkan juga melalui gagasan, kajian, dan kontribusi nyata dalam mengawal pembangunan nasional.
Melalui pendekatan yang dialogis dan konstruktif, forum tersebut menghadirkan optimisme bahwa demokrasi Indonesia dapat terus berkembang dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat tanpa harus kehilangan semangat persatuan.
Di tengah berbagai program pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah, ruang-ruang diskusi seperti ini dinilai dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pengambil kebijakan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.








