Apresiasi tersebut disampaikan Menkeu Suahasil Nazara saat memaparkan analisis penyerapan anggaran dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.
Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Akurasi Penerima
Menkeu Suahasil menjelaskan bahwa perbaikan manajemen operasional BGN berdampak langsung pada peningkatan kualitas penyaluran MBG. BGN secara aktif memverifikasi kelayakan penerima manfaat serta memperbarui sistem distribusi guna memastikan asupan nutrisi sampai kepada kelompok sasaran yang paling membutuhkan.
Penguatan kontrol internal dan transparansi ini krusial untuk menjamin bahwa seluruh alokasi dana APBN dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel serta memberikan dampak riil bagi peningkatan mutu sumber daya manusia.
Realisasi APBN Tembus Rp 153,2 Triliun Bagi 57 Juta Penerima
Laporan kinerja APBN per 30 September 2026 mencatat bahwa akumulasi penyerapan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis telah menyentuh angka Rp 153,19 triliun. Penyaluran ini didukung oleh ekosistem jaringan kerja lebih dari 27 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berhasil menjangkau 57 juta penerima manfaat di seluruh wilayah Indonesia.
Mengenai komitmen penyiapan anggaran APBN untuk menopang kebutuhan program MBG di lapangan, Menkeu Suahasil Nazara menegaskan secara langsung:
"Anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan, kita akan sediakan. Saat ini telah direalisasikan Rp 153,19 triliun sampai dengan 30 September," ujar Suahasil.
Sinergi Anggaran Fungsi Pendidikan dan Proyeksi Mendatang
Dalam kesempatan tersebut, Kemenkeu juga melaporkan bahwa realisasi anggaran fungsi pendidikan telah menyerap dana sebesar Rp 574,2 triliun, di mana porsinya turut dimanfaatkan untuk mendukung kesehatan dan asupan gizi para peserta didik.
Sejalan dengan upaya memperluas jangkauan pendidikan gratis dan fasilitas penunjangnya, pemerintah memproyeksikan alokasi anggaran fungsi pendidikan pada APBN 2027 dapat meningkat hingga Rp 824 triliun.
